Seragam Pakaian yang akan dikenakan Calon Jamaah Haji Indonesia Tahun 2012

Rabu, 8 Agustus 2012 – Subbag Hukmas & KUB

Kementerian Agama RI. 7/8/2012.Menag Suryadharma Ali saat menerima Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla, berkesempatan memperlihatkan seragam yang akan dikenakan jemaah haji 2012. Menag menerima Yusuf Kalla di ruang kerjanya, Jl.MH.Thamrin, Jakarta, Selasa (7/8). (foto: sugito)

Kemenag Pastikan Jadwal Keberangkatan CJH

Makassar-Direktorat Jenderal Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag) memastikan semua masyarakat yang mendaftar calon jemaah haji akan mengetahui waktu keberangkatannya. Sistem untuk mengefisiensi seringnya calon jemaah bolak-balik kantor Kemenag segera akan diterapkan.

Direktur Jenderal (Dirjen) Haji dan Umrah Kemenag, Anggito Abimanyu, mengatakan kendati Indonesia tidak sepenuhnya bebas dari persoalan daftar tunggu haji, namun kini sudah ada sistem yang bisa dimanfaatkan untuk mempermudah pendaftar mengetahui waktu keberangkatan mereka. Rencananya, Agustus ini sistem tersebut sudah akan diluncurkan.

“Yang bisa kita berikan sekarang adalah kepastian. Kalau seseorang mendaftar, ia akan mendapatkan nomor porsi. Kita harus memberikan kepastian, kapan dia berangkat, yakni batas maksimal waktu keberangkatannya,” ujar Anggito saat bertandang ke FAJAR, Minggu, 4 Agustus.

Anggito mengatakan, Kemenag sedang berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa berhaji diwajibkan hanya sekali dalam hidup. Hal ini dilakukan agar memberi efek kesadaran bagi masyarakat yang selalu ingin berhaji sementara jumlah daftar tunggu atau waiting lists, begitu banyak. Semakin sering seseorang berhaji, maka kesempatan orang lain yang belum pernah sama sekali berhaji, akan tertunda.

Kebijakan baru kemenag, lanjut mantan Kepala Badan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ini, bagi pendaftar haji yang memang sudah pernah berhaji, tetap akan dilayani, namun tidak akan dimasukkan dalam daftar prioritas untuk diberangkatkan, khususnya jika ada tambahan atau sisa kuota akhir pengelolaan haji.

Para jemaah yang telah berhaji sebelumnya, akan ditempatkan diprioritas belakang karena mengedepankan calon jemaah yang belum pernah sama sekali serta terkhusus usia lanjut, suami istri yang terpisah kuota, dan pendamping lansia. Dengan begitu, masyarakat yang telah berhaji sebelumnya, sekiranya bisa memahami kondisi tersebut di mana daftar tunggu sudah mencapai belasan tahun untuk bisa diberangkatkan semua.

Untuk sisa kuota akhir, kata dia, mereka yang diprioritaskan adalah para jemaah lanjut usia (lansia), suami istri yang terpisah kuota, serta pendamping lansia.  “Minggu depan kita akan  luncurkan  call center. Call center itu isinya, jika seseorang telah memiliki nomor porsi, maka ia akan tahu kapan ia berangkat. Sehingga tidak ada keraguan,” imbuhnya.

Anggito menjelaskan, jika program ini telah diluncurkan, maka masyarakat pendaftar calon jemaah haji, sudah bisa mengetahui waktu keberangkatannya dengan hanya menelpon atau mengirim pesan pendek atau short message service ke nomor tertentu. Dengan sendirinya, mereka akan mengetahui kapan berangkat. Anggito menegaskan, tarif yang dikenakan untuk layanan call centre tersebut merupakan harga normal, sama halnya seperti menelepon biasa.(fajar)

Kembali Diajukan Surat Permintaan Tambahan Kuota Haji

Jakarta—Kementerian Agama (Kemenag) kembali mengajukan surat permohonan tambahan kuota haji untuk ketiga kalinya.Hal itu dilakukan agar Pemerintah Arab Saudi merespons permohonan tambahan kuota tersebut.

Sekretaris Jenderal Kemenag Bahrul Hayat mengatakan, penambahan dilakukan agar rencana pemerintah memprioritaskan keberangkatan calon jamaah lanjut usia (lansia) dapat terealisasi. ”Menteri Agama (Suryadharma Ali) kembali berkunjung ke Mekkah, salah satunya sedang mengupayakan tambahan kuota dari Pemerintah Saudi,” katanya di Kantor Kemenag kemarin. Menurut dia, sejauh ini pihaknya hanya bisa menunggu respons dari Pemerintah Arab Saudi atas pengajuan tambahan kuota itu.

Meski jumlahnya diperkirakan sekitar 10.000, Bahrul tetap mengaku optimistis permintaan tambahan kuota dipenuhi.Ini jika dilihat dari beberapa tahun terakhir di mana pengajuan tambahan kuota selalu dipenuhi. Bahrul menjelaskan, tambahan kuota tersebut nantinya diprioritaskan untuk calon jamaah lansia di atas usia 81 tahun. Selain dari kuota tambahan, Kemenag juga berencana memanfaatkan kuota yang tidak terserap.

Artinya,jika selama masa pelunasan masih ada kuota yang tidak terserap lantaran jamaah tidak mampu melunasi atau berhalangan pergi haji, kuota tersebut diperuntukkan bagi lansia. Dia menyebutkan,berdasarkan data di sistem komputerisasi haji terpadu (siskohat) Kemenag, jumlah calon jamaah usia 81 tahun ke atas mencapai 4.000 orang.Namun,Kemenag juga perlu memperhitungkan kebutuhan pendamping karena setiap jamaah lansia butuh satu orang pendamping. ”Kita berdoa semoga dapat kuota tambahan 10.000,”ucapnya.

Selain itu,Kemenag mengingatkan agar calon jamaah lansia menyiapkan seorang pendamping yang sudah terdaftar. Sebab calon jamaah lansia tidak bisa diberangkatkan jika pendampingnya tidak terdaftar. Selain bertemu Menteri Urusan Haji Arab Saudi untuk mengajukan tambahan kuota, kata Bahril,kunjungan Menteri Agama ke Arab Saudi juga dalam rangka memastikan kesiapan pelaksanaan haji.”Kunjungan Menteri Agama ke Arab Saudi untuk menemui menteri urusan haji Arab Saudi,” tandasnya.

Anggota Komisi VIII DPR Muhammad Baghowi mengingatkan Kemenag agar memperbarui data kaum muslim Indonesia yang tercatat di PBB. Sebab jatah kuota haji suatu negara didasarkan pada jumlah penduduk muslimnya.

Jika dilihat dalam beberapa tahun terakhir,menurut politikus Partai Demokrat itu,Kemenag belum melakukan pembaharuan data. Padahal jumlah umat Islam Indonesia terus bertambah.”Permohonan tambahan kuota juga harus disertai dengan pembaharuan data,” tuturnya. (sindo)

Kajian EKonomi Islam Awali Kegiatan Ramadhan PP IPHI

Jakarta-Untuk mensyiarkan nilai-nilai Islam pada bulan Ramadhan 1432 H ini, pengurus pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (PP IPHI) menggelar pengajian yang dikemas dalam bentuk kajian Ekonomi Islam.  Kegiatan tersebut didahului dengan pembacaan Khotmil Qur’an oleh para pengurus IPHI dan MTP Al Mabrurah.

Pengajian perdana yang berlangsung pada Rabu, 25 Juli 2012 menghadirkan nara sumber  Drs. HM. Buchori Muslim,Lc,MA yang juga menjabat sebagai Sekretaris Majelis Dzikir Al Mabrur dan dosen UIN Jakarta.  Pada pengajian tersebut dikupas persolan ekonomi syariah Islam vs ekonomi kapitalis.

Pengajian yang berlangsung mulai pukul 16.00 WIB tersebut dihadiri para pengurus IPHI Pusat, pengurus Majlis Taklim Perempuan Al Mabrurah serta jamaah lainnya. Nampak pengurus pusat IPHI yang hadir antara lain Sekretaris I H.Anshori, Bendahara I H. Khoiri, Ketua dan anggota OKK H. Abdul Khaliq Ahmad dan Ketua Bakor Muhaqi HM. Samidin Nashir, serta para anggota Departemen Dakwah  dan Badan Pelaksana di lingkungan PP IPHI serta pengurus IPHI lainnya.

Sekretaris I H. Anshori dalam sambutan pendahuluan mengungkapkan acara pengajian bulan Ramadhan 1433 H ini PP IPHI akan lebih menghadirkan para pembicara dengan memberikan kajian keislaman sesuai bidangnya masing-masing. Diharapkan acara ini dapat memberikan manfaat dalam mensyiarkan nilai-nilai Islam pada bulan Ramadhan kali ini sekaligus menjalin silaturrahim di antara sesame mulim.

Seusai kajian ekonomi Islam acara dilanjutkan dengan ceramah yang disampaikan oleh Ketua Majlis Dzikir Al Mabrur, KH. AN. Nuril Huda dan dilanjutkan berbuka bersama dan sholat maghrib berjamaah serta dilanjutkan dengan sholat taraweh. (am)

Bank Syariah Kepincut Kelola Penuh Dana Setoran Awal Haji

Bandung - Bank Indonesia (BI) menyambut baik gagasan mengharuskan setoran awal haji senilai Rp 25 juta per jamaah wajib disetor ke bank syariah. Upaya ini bisa mendongkrak aset bank syariah yang saat ini masih kecil. Selain itu, bank syariah juga terkesan kepincut mengelola dana umat yang besar itu. Direktur Eksekutif Departemen Perbankan Syariah (DPS) BI Edy Setiadi mengatakan jika gagasan ini berjalan, aset bank syariah yang saat ini sekitar 4 persen dari total asset perbankan nasional bisa naik menjadi 10 persen. "Selain itu bank syariah sendiri juga sangat tertarik untuk mengelolanya," ucap dia dalam diskusi perbankan syariah di Bandung (7/7). Edy mengatakan ketertarikan bank syariah untuk mengelola penuh dana setoran awal haji ini cukup mencolok. Dia mencontohkan, ketika beberapa waktu lalu Kementerian Agama (Kemenag) menarik besar-besaran dana haji yang tersimpan di bank syariah, dan bank umum, pimpinan bank gelisah. Karena uang yang ditarik mencapai triliunan rupiah. "Bahkan petinggi bank syariah ini sampai lapor ke presiden juga," kata dia. Akhirnya upaya penarikan dijalankan secara bertahap. Seperti diketahui, saat ini Kemenag memang rajin menarik dana setoran awal yang tersimpan di sejumlah bank. Bahkan yang ditarik bukan hanya uang jamaah saja, tetapi uang talangan dari bank juga ikut-ikutan ditarik. Edy mengatakan, saat ini sudah banyak bank umum maupun syariah yang menalangi biaya haji. Misalnya calon jamaah cukup setor Rp 5 juta, sisanya ditalangi dulu oleh bank. Upaya ini cukup laku, karena calon jamaah mengejar kepastian mendapatkan kursi disaat antrean haji yang semakin panjang. Kemenag rajin menarik dana jamaah ini untuk dipindah dalam bentuk sukuk atau obligasi (surat berharga) yang diterbitkan pemerintah atau negara. Edy sendiri masih memiliki tanda tanya besar kenapa Kemenag memindahkan dana haji ke dalam bentuk sukuk. Kemenag melontarkan alasan jika penarikan ke sukuk itu demi keamanan. Jika disimpan di bank dalam bentuk deposito atau sejenisnya, dana jaminan jika sewaktu-waktu bank kolaps maksimal hanya Rp 2 miliar. Edy mengatakan alasan keamanan ini cukup menimbulkan pertanyaan besar. "Bank itu tingkat skuritinya cukup kuat," katanya. Apalagi, dia mengatakan banyak perusahaan-perusahaan besar, baik plat merah maupun swasta yang menaruh dana besarnya di bank. Dari kondisi ini, kenapa yang muncul ketakukan hanya di Kemenag saja" Sehingga dana haji disimpan sebesar-besarnya ke bentuk sukuk. "Saya beri contoh uang atau kekayaan Garuda dan Pertamina itu disimpan di bank. Mereka tidak takut," katanya. Alasan Kemenag memindah dana setoran awal haji dalam bentuk sukuk berikutnya adalah terkait bunga simpanan. Berkali-kali Menag Suryadharma Ali mengatakan jika bunga simpanan di sukuk lebih tinggi dari deposito. "Jika simpanannya besar, bunga deposito itu juga bisa ditawar sehingga bisa besar juga," ucapnya. Menurut Edy, pengalihan dana setoran awal haji ke sukuk itu bermanfaat jika oleh pengelola sukuk dijadikan sumber pembiayaan proyek-proyek negara yang produktif. Misalnya untuk membangun jalan atau bahkan mendanai megaproyek jembatan selat Sunda yang menghubungkan pulau Jawa dengan Sumatera. Sebaliknya, penyimpanan dana setoran awal haji itu kurang bermanfaat jika oleh penerbit sukuk dijadikan sebagai biaya gaji PNS. "Gaji PNS itu bukan pembiayaan produktif. Tetapi gaji itu konsumtif, karena banyak dibelanjakan," katanya. Sayangnya, Edy mengatakan penggunakan dana yang disimpan dalam bentuk sukuk itu menjadi wewenang penerbit sukuk. Dalam hal ini sukuk diterbitkan oleh Kemenkeu. Dia mengaku tidak tahu penggunaan dana hasil pembelian sukuk dana setoran awal haji ini digunakan untuk apa saja. Meskipun begitu, potensi dana tersebut digunakan untuk menalangi gaji PNS cukup besar. (wan/jpnn)

FPDIP Minta Mentri Agama Hapus Komponen Biaya Paspor dari Struktur Biaya Haji

Jakarta-Kunjungan Komisi III DPR RI  ke Kantor Imigrasi Surabaya, Hari Senin, (16/7/12) kemarin,  membuka kesempatan Komisi III  mengetahui persoalan  kantor imigrasi dalam pelayanan untuk para calon jemaah haji. Salah satu keluhan adala berkaitan dengan syarat pembuatan paspor untuk calon haji. Tulis Eva Sundari, Anggota Fraksi PDIP dalam pesan di Black Berry, Sabtu (21/7/2012).

Menurut Eva Meskipun merupakan indirect cost (tdk membebani individu jemaah), alokasi dana pembuatan paspor merupakan pemborosan karena para calon haji sebagian besar sudah memiliki paspor sebelumnya. Semestinya dana yang tersedia bisa dialihkan untuk mengurangi biaya haji secara keseluruhan/total.

Di sisi lain, pelayanan imigrasi terganggu akibat menumpuknya pembuatan paspor di saat yang bersamaan (menjelang keberangkatan haji). “Mesin pembuatan paspor sering mengalami kemacetan akibat digunakan secara intensif,sehingga, pembuatan paspor secara mandiri oleh para calon haji dalam rentang waktu yang panjang sebenarnya akan meringankan beban kerja bagi imigrasi.” Papar Eva Sundari.

Terkait itu , PDI Perjuangan mengusulkan kepada Mentri agama agar ada perbaikan kebijakan soal ongkos haji di tahun mendatang. “Sepatutnya, komponen pembuatan paspor dihapuskan dari struktur pembiayaan haji dan direalokasikan untuk mengurangi komponen ongkos yang paling memberatkan miss transportasi atau pemondokan haji,” tutup Eva. (serru.com)

FPDIP Minta Mentri Agama Hapus Komponen Biaya Paspor dari Struktur Biaya Haji

Jakarta-Kunjungan Komisi III DPR RI  ke Kantor Imigrasi Surabaya, Hari Senin, (16/7/12) kemarin,  membuka kesempatan Komisi III  mengetahui persoalan  kantor imigrasi dalam pelayanan untuk para calon jemaah haji. Salah satu keluhan adala berkaitan dengan syarat pembuatan paspor untuk calon haji. Tulis Eva Sundari, Anggota Fraksi PDIP dalam pesan di Black Berry, Sabtu (21/7/2012).

Menurut Eva Meskipun merupakan indirect cost (tdk membebani individu jemaah), alokasi dana pembuatan paspor merupakan pemborosan karena para calon haji sebagian besar sudah memiliki paspor sebelumnya. Semestinya dana yang tersedia bisa dialihkan untuk mengurangi biaya haji secara keseluruhan/total.

Di sisi lain, pelayanan imigrasi terganggu akibat menumpuknya pembuatan paspor di saat yang bersamaan (menjelang keberangkatan haji). “Mesin pembuatan paspor sering mengalami kemacetan akibat digunakan secara intensif,sehingga, pembuatan paspor secara mandiri oleh para calon haji dalam rentang waktu yang panjang sebenarnya akan meringankan beban kerja bagi imigrasi.” Papar Eva Sundari.

Terkait itu , PDI Perjuangan mengusulkan kepada Mentri agama agar ada perbaikan kebijakan soal ongkos haji di tahun mendatang. “Sepatutnya, komponen pembuatan paspor dihapuskan dari struktur pembiayaan haji dan direalokasikan untuk mengurangi komponen ongkos yang paling memberatkan miss transportasi atau pemondokan haji,” tutup Eva. (serru.com)

BPIH Makassar Termahal

Jakarta-Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) embarkasi Makassar tercatat sebagai termahal dari seluruh embarkasi di Indonesia.

DARI hasil kesepakatan pemerintah yang diwakili Menteri Agama, Suryadharma Ali dan Komisi VIII DPR RI, Selasa, 10 Juli memutuskan, BPIH embarkasi Makassar sebesar USD3.882 atau sekitar Rp35.714.400 dengan asumsi kurs Rp9.200 per dolar.

Sedangkan BPIH terendah adalah Aceh dengan total USD3.328 atau Rp30,6 juta.

 

Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PAN, Amran, Selasa, 10 Juli mengungkapkan, adanya perbedaan BPIH di setiap embarkasi didasarkan pada jauh dekatnya jarak antara embarkasi tersebut ke Arab Saudi. “Jadi Makassar dan Medan itu terjauh dari Arab Saudi,” jelasnya.

Dari angka tersebut, pemerintah dan DPR menyepakati angka rata-rata USD3.617. Menurut Amran, angka tersebut mengalami penurunan sekitar USD6 dari angka yang disepakati pada Senin, 9 Juli sebesar USD3.623. Menurut Amran, terkoreksinya angka tersebut karena adanya penurunan komponen biaya penerbangan dari PT Garuda Indonesia dari USD2.210 menjadi USD2.204.

Amran menambahkan, pihaknya masih akan terus mengkaji komponen direct cost yang masih bisa disesuaikan. Jika ada penurunan, kata Amran, akan ditambahkan ke dana optimalisasi haji sehingga bisa menjadi pengurang pada BPIH tahun depan. “Sekarang kan ada dana optimalisasi haji sekitar Rp1,7 triliun, yang merupakan manfaat (bunga) dari setoran awal jemaah sekitar Rp40 triliun. Nanti kalau ada pengurangan direct cost, itu bisa ditambahkan ke Rp1,7 triliun itu,” beber Amran.

Ketua Komisi VIII DPR Ida Fauziah mengatakan, pemerintah nanti diharapkan lebih optimal lagi memanfaatkan bunga simpanan dana setoran awal haji. ’’Sehingga biaya haji jatuhnya ke masyarakat lebih murah,’’ kata dia. Dengan demikian, ongkos haji tidak naik terus setiap tahun.

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Anggito Abimanyu menuturkan, pihaknya siap mengoptimalkan penggunaan bunga simpanan dana setoran awal jamaah haji. Caranya, Kemenag akan menyeleksi lagi pengeluaran haji yang tidak langsung dirasakan manfaatnya oleh jamaah. Pos anggaran ini akan dibebankan kepada APBN. Dengan demikian, dana untuk pos anggaran ini tidak terlalu menyedot uang dari bunga simpanan dana setoran awal jamaah haji.

Anggito menyebutkan, di antara pos pengeluaran yang tidak terlalu bermanfaat atau bersinggungan dengan jemaah haji adalah biaya operasi Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kemenag. Kemudian, dana untuk sewa perkantoran panitia haji di Arab Saudi dan sewa kendaraan operasi panitia selama di tanah suci.

Ketentuan terbaru lainnya yang sudah berjalan dalan penetapan BPIH tahun ini adalah bunga simpanan yang digunakan hanya dari setoran awal jamaah haji yang bisa berangkat tahun ini. ’’Jadi tidak mengotak-atik bunga simpanan jemaah haji yang berangkat tahun depan atau tahun-tahun berikutnya,’’ ujarnya.

Anggito menjelaskan, pihaknya terus menggodok aturan baru terkait adanya kursi kosong atau kursi yang tidak terserap di daerah. Selama ini, kursi kosong itu ditarik ke Kemenag lalu disebar lagi ke daerah sekaligus dengan kursi tambahan yang diberikan Arab Saudi sekitar 10 ribu kursi.(fajar)

SBY teken perpres BPIH 2012

Jakarta-Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menandatangani Perpres tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2012, dan ditetapkan 12 titik keberangkatan (embarkasi) haji.

Laman resmi Sekretariat Kabinet hari ini, Jumat 20/7/2012) menginformasikan Perpres BPIH yang telah diteken Presiden Yudhoyono tersebut  saat ini tinggal menunggu penomorannya.
“Pembayaran BPIH Tahun 1433H/2012M dilakukan dengan mata uang dolar Amerika atau mata uang rupiah, sesuai kurs jual transaksi Bank Indonesia yang berlaku sama pada hari dan tanggal pembayaran,”  tulis Pepres BPIH tersebut.
Pemerintah , dalam perpres tersebut, menyediakan 12 embarkasi haji. Jika dibandingkan BPIH tahun lalu, tahun ini mengalami kenaikan antara US$8-US$87.
BPIH tersebut  meliputi biaya penerbangan haji, biaya pemondokan di Mekkah dan Madinah, dan biaya hidup selama menunaikan ibadah haji.
Adapun besaran BPIH tahun 2012 berdasarkan 12 embarkasi adalah untuk Aceh (US$3.328), Medan (US$3.388), Batam (US$3.468), Padang (US$3.404), Palembang  (US$3.456), Jakarta (US$3.638), Solo (US$3.617), Surabaya (US$3.738), Banjarmasin (US$3.808), Balikpapan (US$3.819), Makassar (US$3.882), Lombok (US$3.857).
Adapun besaran BPIH bagi jemaah haji yang mengikuti penyelenggaraan ibadah haji khusus sesuai Pasal 3 Perpres BPIH ditetapkan oleh Menteri Agama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (bisnis.com)

Komisi VIII Upayakan Ada Badan Pengelola Haji

Bandung – Komisi VIII DPR RI sedang mengupayakan membuat badan pengelolaan haji untuk pengelolaan ibadah haji. Namun institusi tersebut masih dalam perdebatan karena mencari cantolan hukumnya.

“Kalau pengelolaan uang jamaah haji bagus, ada pemikiran Komisi VIII apa tidak baik kita bikin badan. Walaupun ini masih berdebat belum clear. Kan haji ini dari APBN-nya sedikit, paling banyak itu uang jamaah yang disetor,” kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Jazuli Juwaini kepada wartawan usai audiensi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Jabar Lex Laksamana di Ruang Sanggabuana Gedung Sate Jalan Diponegoro Kota Bandung, Senin (16/7/2012).

Namun saat ini, lanjut Jazuli, lebih komprehensif lagi sedang mengusulkan perubahan Undang-undang No 13 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Dalam aturan itu, dewan berharap pengelolaan ibadah haji lebih jelas, termasuk keuangannya.

“Sekarang kita minta rincian-rinciannya. Kalau detilnya silahkan tanya ke Kemenag, khususnya Dirjen Haji dan Umroh. Saya berharap Dirjen baru ini bisa lebih transparan,” ucapnya. (inilah.com)

Petugas Haji Diminta Perhatikan Layanan Katering dan Pemondokan

Jakarta (Pinmas)— Petugas Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Arab Saudi 1433 H diminta memperhatikan pelayanan perumahan dan katering, mengingat dua masalah ini yang sekalu menjadi pertanyaan jemaah.

Direktur Pembinaan Haji Kementerian Agama Ahmad Kartono ketika menutup pembekalan petugas haji 2012 di Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa sesungguhnya semua unsur pelayanan harus menjadi perhatian petugas. Akan tetapi, dari tahun ke tahun, dua permasalahan itu selalu menjadi perhatian jemaah.

Oleh karena itu, selama pembekalan petugas selalu diingatkan untuk memperhatikan dan memberi penjelasan semaksimal mungkin tentang kedua fasilitas tersebut. Kartono juga mengingatkan agar petugas tidak membeda-bedakan pelayanan kepada jemaah.

“Semuanya harus diperlakukan sama. Sesuai dengan janji petugas maka jemaah berhak mendapat layanan lima S, salam, sapa, senyum, sopan, dan santun,” kata Kartono.

Ketika ditanya tentang kualitas petugas tahun ini, Kartono mengatakan bahwa secara umum kualitasnya meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, termasuk tingkat kehadiran peserta.

Ia berharap petugas haji tahun ini mampu meningkatkan kualitas layanan dibandingkan tahun lalu. Berdasarkan survei Badan Pusat Statistik, tingkat kepuasan jemaah tahun lalu sebesar 83,5 persen.

“Kita berharap tahun ini tingkat kepuasan jemaah bisa meningkat di atas 83,5 persen. Minimal 84 persen,” kata Kartono.

Petugas haji tahun 2012 sebanyak 830 orang yang diseleksi dari pelamar sekitar 18.000 orang, katanya. (rep)

Sekjen: Perpres BPIH Diperkirakan Turun Bulan Ramadhan

Jumat, 13 Juli 2012 –

Jakarta(Pinmas)—Sekjen Kementerian Agama Bahrul Hayat menyatakan, Perpres Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) atau ongkos naik haji/ONH diperkirakan akan terbit pada bulan Ramadhan, dan sekarang ini sudah diajukan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk ditandatangani.

Besaran BPIH 2012 yang merupakan hasil kesepakatan antara Kemenag dan DPR sudah diajukan kepada Presiden SBY, kata Bahrul di Jakarta, Jumat.

“Kita sudah menyampaikan hasil kesepakatan di DPR ke presiden. Mudah-mudahan sebelum Ramadhan sudah terbit sehingga bisa segera dilakukan pelunasan,” katanya kepada wartawan.

Jadi, katanya, kalau perpres sudah keluar sebelum bulan ramadhan, akan diupayakan pelunasan BPIHselama bulan Ramadhan. Mekanisme pelunasan didasarkan pada peraturan menteri, masa pelunasan maksimal dua kali perpanjangan.

Ia menjelaskan, kemungkinan besar tidak akan ada perubahan lagi. Sebab, itu merupakan bagian dari usaha maksimal yang bisa dilakukan pemerintah dan DPR. “Saya kira itu angka yang sudah cukup ideal untuk bisa kita lakukan di tengah terjadinya peningkatan biaya sejumlah komponen haji seperti harga pemondokan di Mekkah dan harga penerbangan,” tambahnya.

Harga riil biaya haji baru bisa diketahui ketika dilakukan masa pelunasan berdasarkan kurs rupiah terhadap dolar pada hari pelunasan, sebab menetapkan BPIH berdasarkan mata uang dolar AS. Jadi harga pasti BPIH berdasarkan rupiah didasarkan pada kurs pada hari dilakukan pelunasan, sehingga ada kemungkinan BPIH dalam perhitungan rupiah mengalami penurunan dan kenaikan. (ant/ess)

ONH Naik, Bukti Penyelenggaraan Haji Untuk Bisnis

Jakarta-Kenaikan Ongkos Naik Haji (ONH) tahun ini mem-perlihatkan bahwa penyelenggaraan haji ini menjadi komo¬ditas bisnis bagi kementrian agama. Karena seharusnya ONH bisa turun menjadi di bawah Rp27 juta.

“ONH sebesar Rp34 juta itu terlalu mahal dan sangat mem¬bebani para jemaah. Padahal, pada tahun 2011, ONH hanya sekitar Rp 30,7 juta,” kata Koordinator Advokasi Fitra, Uchok Sky Khadafy.

Menurutnya, besarnya biaya haji yang dikelola, Kemenag bisa investasi. Dengan banyak keun¬tungan¬nya bisa dikembalikan kepada jaemaah haji, atau digunakan untuk mensubsidi jemaah tahun berikutnya.

“Dana Abadi Umat (DAU) yang berasal dari setoran awal je¬maah haji dan dikelola Ke¬menag sebesar Rp806,7 miliar, misalnya. Dari uang itu, se¬mestinya pe¬me¬rintah bisa me¬nekan ongkos haji seminimal mungkin, atau diberlakukan subsidi ONH,” ujar Ucok.

DESAK DIBATALKAN

Adapun keuntungan ongkos naik haji yang telah di¬investasi Kemenag, pada 3 Maret 2010 pada Surat Ber¬harga Syariah Negara (SBSN) seri SDHI 2012 A bernilai nominal Rp447 miliar. Investasi itu sudah jatuh tempo pada 3 Maret lalu, dengan suku bunga per tahun 7,61 persen. Selain itu juga investa¬si-kan pada SBSN senilai Rp 336 miliar yang akan jatuh tem¬po pada 25 Agustus 2014, de¬ngan suku bunga 7,30 persen per tahun.

“Selain itu juga ada saham BMI (Bank Muamalat Indone¬sia) 19.990.000 lem¬bar dengan nilai Rp 1000 per sa¬ham atau sebesar Rp 19,9 miliar. Saat ini, penyertaan saham pada BMI sudah beranak pinak mencapai Rp 23,7 miliar,” katanya.

Karena itu, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mendesak Kemenag membatal¬kan renca¬na kenaikan ongkos ha¬ji tahun ini, dan menerapkan sistem transparansi dan akun¬tabilitas keuangan haji.(poskota)

Pembangunan Gedung IPHI Cinganda Mekar Kuningan

Kuningan- Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) memiliki potensi besar apabila dikelola dengan baik sehingga dikemudian hari nanti akan menghadirkan potensi-potensi untuk pembangunan, baik pembangunan fisik maupun spiritual yang sejalan dan seimbang.

IPHI seperti “Raksasa sedang tidur” yang memerlukan sentuhan agar mampu memberikan kontribusi yang signifikan terutama  dalam pembangunan keimanan dan ketakwaan yang notabene merupakan visi dari Kabupaten Kuningan.

Hal itu diutarakan Wakil Bupati Kuningan Drs. Momon Rochmana, MM, saat menghadiri peletakan batu pertama pembangunan gedung IPHI, Rabu (11/7) bertempat di Samping lapangan sepakbola kecamatan Cigandamekar.

Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua DPRD Kuningan, H. Acep Purnama, M.H, Ketua IPHI Kuningan Drs. H. Encu Sukat, MA, serta undangan lainnya.

Menurutnya, IPHI merupakan aset pemerintah sebagai motor penggerak pembangunan keimanan dan ketakwaan, “Semangat membangun akan mudah tumbuh pada organisasi ini karena di dalam organisasi ini terdapat orang-orang yang mendapatkan berkah dengan melaksanakan secara utuh rukun islam,” katanya.

Sementara itu Ketua panitia pembangunan gedung IPHI, KH. Cucun Mashur, mengatakan, kami merasa prihatin Kecamatan Cigandamekar belum memiliki gedung IPHI sementara daerah yang lain telah memilikinya sehingga cita-cita memiliki gedung IPHI ini akan segera diwujudkan.

“Kami telah menganggarkan dana untuk pembangunan gedung IPHI ini sebesar 1 Milyar yang merupakan dana dari Masyarakat serta anggota IPHI sendiri,” terangnya.

Rencananya, lanjut Ia, gedung IPHI ini akan dibangun dua lantai, lantai atas akan digunakan untuk mushola,

“Kami minta do’a serta bimbingan dari pihak-pihak terkait terutama pemerintah daerah sehingga pembangunan gedung ini senantiasa dapat berjalan lancar dan dapat terselesaikan tepat waktu,” ujarnya.

Menurutnya, luas tanah yang tersedia seluas 35 bata sementara luas bangunan gedung IPHI sendiri seluas 20×15 M² , yang terletak disamping lapangan sepakbola kecamatan Cigandamekar. (iphikuningan)