Paspor Haji
REPUBLIKA.CO.ID, SERANG---Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten bekerja sama dengan Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat memberikan pelayanan secara 'mobile' untuk pembuatan paspor haji.
"Tahun ini baru dilaksanakan di Kantor Imigrasi di wilayah Tangerang. Kami berharap tahun depan bisa dilaksanakan di seluruh wilayah Banten," kata Kepala Seksi Perjalanan dan Sarana Haji Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten Huzaemi Abidin.
Ia mengatakan, dengan sisitem 'jemput bola' pelayanan pembuatan paspor haji tersebut akan mempermudah dan mempercepat pembuatan paspor bagi jemaah calon haji terutama di daerah-daerah yang jauh ke Kantor imigrasi.
"Melalui kendaraan keliling untuk pembuatan paspor haji ini, akan memudahkan masyarakat dan mengurangi biaya transport bagi warga yang jauh," kata Huzaemi Abidin.
Namun demikian, pelayanan pembuatan paspor dengan unit kendaraan khusus tersebut belum dilaksanakan secara menyeluruh di wilayah Banten, karena keterbatasan sarana yang dimiliki.
"Kami sedang mengajukan bantuan untuk fasilitasnya kepada gubernur, agar bisa dilaksanakan di semua daerah," katanya.
Pihaknya menargetkan pembuatan paspor haji bisa diselesaikan pada awal Agustus 2012 sebab hingga awal Juni 2012 baru sekitar 40 persen pembuatan paspor untuk calon haji dari Provinsi Banten yang berjumlah sekitar 8.541 orang.
Sebelumnya Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Banten Iding Mujtahdin mengimbau kepada para calon jemaah haji yang hendak membuat paspor haji agar tidak membayar biaya pembuatan paspor kepada petugas imigrasi sebab biaya pembuatan paspor bagi calon haji gratis, karena biayanya dibebankan atau dibayarkan pemerintah.
Iding mengatakan, proses pembuatan paspor haji telah dimulai sejak Senin (28/5) lalu. Saat ini, proses pembuatan paspor haji diprioritaskan untuk daerah yang jauh seperti di wilayah Banten Selatan di Kecamatan Bayah, Malimping, Sumur, dan lainnya.
Menurut Iding, setelah pembuatan paspor selesai dilakukan, tahapan selanjutnya yang akan dilaksanakan adalah bimbingan manasik haji di Kantor Urusan Agama (KUA) seluruh kecamatan dan manasik di tinkat kabupaten/kota se-Banten, serta tes kesehatan dan lainnya.
"Saat ini, kami pun masih menunggu penetapan ongkos haji yang belum juga ditetapkan oleh DPR RI," kata Iding.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar