JawaPos.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi menegaskan, rasionalisasi PNS akan dimulai 2017.
Rasionalisasi tersebut diterangkanya, tidak identik dengan pensiun dini, apalagi pemecatan. Rasionalisasi arahnya pada peningkatan kompetensi agar bisa masuk ke jabatan fungsional tertentu.
"Rasionalisasi dilakukan mulai 2017. Pengurangan ini dalam upaya menurunkan belanja pegawai yang saat ini masih 33,8 persen," kata Yuddy saat membuka rapat koordinasi pendayagunaan aparatur negara pemprov se Indonesia, Selasa (8/3) di Kantor KemenPAN-RB.
Dikatakan Yuddy, saat ini pihaknya sementara lakukan kajian soal mengurangi pegawai yang dinilai tidak memiliki kualifikasi, kinerja buruk dan tidak berkompeten.
"Kajiannya hampir selesai. Belanja pegawai untuk APBN masih 33,8 persen. Itu harus diturunkan lagi," jelasnya.
Sementara itu, Deputi Bidang SDM Aparatur KemenPAN-RB, Setiawan Wangsaatmaja saat diwawancarai terkait wacana tersebut menambahkan, ada beberapa tahapan untuk rencana rasionalisasi ini.
Diaudit dulu. Dari situ akan diketahui mana yang tidak efisien," kata Setiawan.
Kemudian, akan dilakukan pemetaan kompetensi, kualiifikasi dan kinerja. Dari, situ kata dia, akan terlihat para PNS yg mempunyai kompetensi, kualifikasi dan kinerja yang baik.
Rencana rasionalisasi ini, lanjutnya, sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk menciptakan birokrasi pemerintahan berkelas dunia yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, serta yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.
"Dengan kebijakan rasionalisasi ini, diproyeksikan jumlah PNS empat tahun ke depan akan berkurang menembus rasio 1,5 %," tambahnya. (ndo/JPG)
Jakarta, Jubi – Komisi Pemilihan Umum menetapkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak gelombang kedua dilangsungkan pada 15 Februari 2017, yang diikuti 101 daerah dari tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
Sebanyak 15 kabupaten/kota di Tanah Papua akan melaksanakan pilkada tahun depan. Sebelas kabupaten kota di Provinsi Papua, yakni Nduga, Lani Jaya, Sarmi, Mappi, Tolikara, Kep Yapen, Jayapura, Intan Jaya, Puncakjaya, Dogiyai, dan Kota Jayapura. Sementara di Papua Barat empat kabupaten/kota yang akan melaksanakan pilkada adalah Kota Sorong, Tambarauw, Maybrat, dan Kab Sorong.
Hal itu disampaikan Ketua KPU RI Husni Kamil Manik dalam peresmian peluncuran Pilkada Serentak 2017, di Jakarta, Senin (15/2/2016).
“Kami telah membahas dengan seluruh anggota KPU di provinsi, kabupaten, kota dan akhirnya memutuskan yang menjadi patokan KPU dalam merancang program, tahapan dan jadwal Pilkada 2017 adalah pada 15 Februari,” kata Husni.
Sebanyak 101 daerah yang akan menyelenggarakan pilkada tersebut terdiri atas tujuh provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota.
Ketujuh provinsi tersebut yaitu Aceh, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Gorontalo, Sulawesi Barat, Papua, dan Papua Barat.
Husni mengatakan Provinsi Aceh merupakan daerah yang akan paling banyak menggelar pilkada pada 2017, yakni satu pemilihan gubernur dan 20 pemilihan bupati dan wali kota.
Terkait dengan revisi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, Husni mengatakan sikap KPU mendukung Pemerintah dan DPR dalam merevisi undang-undang tersebut.
“Kami mendukung adanya upaya revisi terhadap undang-undang dan kami juga sudah melakukan langkah-langkah untuk menyempurnakan peraturan,” katanya.
KPU juga telah mempersiapkan sejumlah poin-poin usulan terkait revisi undang-undang tersebut.
“Dalam pekan ini kami segera memasukkan usulan tersebut kepada Pemerintah dan DPR, dengan merancang draf perubahan peraturan secara simultan,” katanya.
Berikut daftar 76 kabupaten yang dijadwalkan menggelar pilkada pada 2017: 1. Mesuji 2. Lampung Barat 3. Tulang Bawang 4. Bekasi 5. Banjarnegara 6. Batang 7. Jepara 8. Pati 9. Cilacap 10. Brebes 11. Kulonprogo 12. Buleleng 13. Flores Timur 14. Lembata 15. Landak 16. Barito Selatan 17. Kotawaringin Barat 18. Hulu Sungai Utara 19. Barito Kuala 20. Banggai Kepulauan 21. Buol 22. Bolaang Mongondow 23. Kepulauan Sangihe 24. Takalar 25. Bombana 26. Kolaka Utara 27. Buton 28. Boalemo 29. Muna Barat 30. Buton Tengah 31. Buton Selatan 32. Seram Bagian Barat 33. Buru 34. Maluku Tenggara Barat 35. Maluku Tengah 36. Pulau Morotai 37. Halmahera Tengah 38. Nduga 39. Lanny Jaya 40. Sarmi 41. Mappi 42. Tolikara 43. Kepulauan Yapen 44. Jayapura 45. Intan Jaya 46. Puncak Jaya 47. Dogiyai 48. Tambrauw 49. Maybrat 50. Sorong 51. Aceh Besar 52. Aceh Utara 53. Aceh Timur 54. Aceh Jaya 55. Bener Meriah 56. Pidie 57. Simeulue 58. Aceh Singkil 59. Bireun 60. Aceh Barat Daya 61. Aceh Tenggara 62. Gayo Lues 63. Aceh Barat 64. Nagan Raya 65. Aceh Tengah 66. Aceh Tamiang 67. Tapanuli Tengah 68. Kepulauan Mentawai 69. Kampar 70. Muaro Jambi 71. Sarolangun 72. Tebo 73. Musi Banyuasin 74. Bengkulu Tengah 75. Tulang Bawang Barat 76. Pringsewu Sementara 18 kota yang akan menggelar Pilkada 2017 yaitu: 1. Banda Aceh 2. Lhokseumawe 3. Langsa 4. Sabang 5. Tebing Tinggi 6. Payakumbuh 7. Pekanbaru 8. Cimahi 9. Tasikmalaya 10. Salatiga 11. Yogyakarta 12. Batu 13. Kupang 14. Singkawang 15. Kendari 16. Ambon 17. Jayapura 18. Sorong. (*)
Pasalnya, di sejumlah daerah banyak beredar informasi menyesatkan soal penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2016. Rumor itu beredar melalui media sosial serta media-media lain yang sudah akrab dengan keseharian masyarakat. Tak jarang rumor itu disampaikan secara berantai melalui group WhatsApp (WA), Black Berry Massenger (BBM) dan lain sebagainya.
Asisten Deputi Bidang Perumusan Kebijakan Pengadaan SDM dan Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformai Birokrasi (PANRB) Arizal mengatakan penerimaan CPNS merupakan kebijakan pemerintah pusat. Prosesnya diawali dari kebijakan pemerintah pusat soal penerimaan CPNS.
Kemudian, daerah mengusulkan jumlah formasi yang dibutuhkannya. Setelah itu pemerintah melakukan kajian atas usulan tersebut. Jika pemerintah membuka penerimaan CPNS, pemerintah daerah bisa mengusulkan kebutuhan pegawainya. “Tetapi nanti pemerintah yang menentukan jumlahnya,” kata Arizal, di Jakarta, Jumat (4/3).
Dijelaskan, untuk penyampaian usulan tambahan formasi pegawai, Kementerian PANRB telah menerapkan aplikasi e-formasi. Dengan aplikasi ini, bisa terlihat kebutuhan pegawai di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Selain itu, metode ini menutup peluang terjadinya KKN dalam pengajuan usulan tambahan formasi pegawai.
Dari hasil kajian, lanjut Rizal, bisa saja pemerintah tidak menyetujui usulan formasi di daerah. Kemungkinan besar, pemerintah akan menolak usulan dari daerah yang belanja pegawainya lebih dari 50 persen APBD, atau lebih besar dari belanja modal untuk pembangunan masyarakat.
Misalnya, daerah mengusulkan tambahan 1000 CPNS. Setelah melalui kajian, pemerintah menentukan jabatan mana saja yang menjadi prioritas, sehingga bisa saja hanya disetujui tambahan 150. “Harus ditempatkan di formasi-formasi prioritas. Kemudian disampaikan lagi ke Kementerian PANRB. Setelah ditandatangani Menteri PANRB, akan menjadi dasar dalam tes penerimaan CPNS,” katanya.
Dia mengatakan tes penerimaan CPNS saat ini menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT), yang sudah terbukti mampu menutup kecurangan dalam seleksi CPNS. “Jadi kalau ada oknum yang menjanjikan bisa mengurus tes atau menerima titipan untuk masuk CPNS, jangan dipercaya. Itu semua hanya membual,” tegas Arizal.
Seperti diketahui, sebelumnya Kementerian PANRB melaporkan ke Mabes Polri, 17 situs yang memuat informasi bohong soal penerimaan CPNS 2016. Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Herman Suryatman menduga situs-situs bodong tersebut adalah bagian dari sindikat untuk menipu masyarakat yang ingin menjadi CPNS.
Dia mengatakan sudah banyak menerima pengaduan dari masyarakat yang telah tertipu. “Ada yang sudah keluar uang 50 juga sampai 150 juta, bahkan di Jawa Barat korbannya mencapai seribu orang lebih,” katanya.
Menurut Herman, tindakan itu membuktikan bahwa pemerintah tidak main-main dalam memberantas percaloan, dan diharapkan bisa menimbulkan efek jera terhadap pihak-pihak yang berusaha mengambil keuntungan secara illegal dalam penerimaan CPNS. Karena itu, dia menyerahkan kasus ini kepada Kepolisian untuk mengungkap secara utuh, baik modus pihak-pihak yang melakukan penipuan dalam seleksi CPNS. (vd/HUMAS MENPANRB)
Oleh: Prof. Nassarudin Umar, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Akhir surah al- Fatihah ialah: Gair al-magdhub `alai him wa la al-dha lin (bukan (jalan) mereka yang di murkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat).
Secara kebahasaan kata al-magdhub berarti dimurkai dan al-dhalin berarti sesat, namun dibentuk bahasa yang digunakan tidak menampilkan pelaku (fa'il), sehingga tidak jelas siapa yang memurkai dan siapa yang disesatkan.
Pada umumnya tafsir-tafsir popular (mu'tabarah) seperti Tafsir al-Jalalain, Tafsir Al-Qur'thubi, Tafsir Ibn Katsir, dll, menafsirkan al-mag dhub (yang dimurkai) ialah orang-orang Yahudi. Sedangkan al-dhalin (yang sesat) ialah orang- orang Nasrani.
Penafsiran seperti ini dihubungkan dengan penjelasan ayat dalam Alquran, seperti al-magdhub dihubungkan dengan ayat, "wagadhiba Allahu `alaihi wa la'ana hu..." (dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya... QS an-Nisa' [4]:93). Sedangkan orang-orang Nasrani dikatakan dalam Alquran, "Qad dhallu min qablu wa adhallu katsiran (orang- orang yang telah sesat dahulunya (sebelum kedatangan Muhammad) dan mereka telah menyesatkan kebanyakan (manusia)/QS al- Maidah [5]:77).
Dalam penjelasan terdahulu di katakan bahwa sesungguhnya Allah SWT lebih menonjolkan diri sebagai "Maha Pengasih Maha Penyayang" (al-Rahman al- Rahim), sebagaimana ditegaskan dalam ayat pertama dan ketiga. Kalangan ulama tafsir sufi (isyari) tidak menyebutkan Allah SWT yang memurkai dan menyesat tetapi para makhluk di sekelilingnya.
Tuhan tidak mengatakan, "Gair alladzi gadhab Allah `alaihim wa la al-dhalin (Bukan (jalan) mereka yang dimurkai Allah dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat). Bagi kalangan mufassir isyari, bentuk ayat tersebut menunjukkan orisinalitas Tuhan yang sesungguhnya bukan pembenci tetapi penyayang.
Ringkasnya, tata cara shalat gerhana -sama seperti shalat biasa dan bacaannya pun sama-, urutannya sebagai berikut.
[1] Berniat di dalam hati dan tidak dilafadzkan karena melafadzkan niat termasuk perkara yang tidak ada tuntunannya dari Nabi kita shallallahu ’alaihi wa sallam dan beliau shallallahu ’alaihi wa sallam juga tidak pernah mengajarkannya lafadz niat pada shalat tertentu kepada para sahabatnya.
[2] Takbiratul ihram yaitu bertakbir sebagaimana shalat biasa.
[3] Membaca do’a istiftah dan berta’awudz, kemudian membaca surat Al Fatihah dan membaca surat yang panjang (seperti surat Al Baqarah) sambil dijaherkan (dikeraskan suaranya, bukan lirih) sebagaimana terdapat dalam hadits Aisyah:
جَهَرَ النَّبِىُّ – صلى الله عليه وسلم – فِى صَلاَةِ الْخُسُوفِ بِقِرَاءَتِهِ
”Nabi shallallahu ’alaihi wa sallam menjaherkan bacaannya ketika shalat gerhana.” (HR. Bukhari no. 1065 dan Muslim no. 901)
[4] Kemudian ruku’ sambil memanjangkannya.
[5] Kemudian bangkit dari ruku’ (i’tidal) sambil mengucapkan ’SAMI’ALLAHU LIMAN HAMIDAH, RABBANA WA LAKAL HAMD’
[6] Setelah i’tidal ini tidak langsung sujud, namun dilanjutkan dengan membaca surat Al Fatihah dan surat yang panjang. Berdiri yang kedua ini lebih singkat dari yang pertama.
[7] Kemudian ruku’ kembali (ruku’ kedua) yang panjangnya lebih pendek dari ruku’ sebelumnya.
[8] Kemudian bangkit dari ruku’ (i’tidal).
[9] Kemudian sujud yang panjangnya sebagaimana ruku’, lalu duduk di antara dua sujud kemudian sujud kembali.
[10] Kemudian bangkit dari sujud lalu mengerjakan raka’at kedua sebagaimana raka’at pertama hanya saja bacaan dan gerakan-gerakannya lebih singkat dari sebelumnya.
[11] Tasyahud.
[12] Salam.
[13] Setelah itu imam menyampaikan khutbah kepada para jama’ah yang berisi anjuran untuk berdzikir, berdo’a, beristighfar, sedekah, dan membebaskan budak. 21 (lihat Zaedul Ma'ad Ibnu Qayyim)
Pasukan Katak TNI AL yang mengenakan atribut selam bersiap menyusuri gorong-gorong di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (3/3). Pasukan katak ini dilibatkan menyusul temuan kulit kabel yang ditemukan di gorong-gorong. (Liputan6.com/Gempur M Surya)
Liputan6.com, Jakarta - Berpakaian selam serba hitam, berhelm hitam, dan menggendong tabung oksigen hitam, 12 anggota Komando Pasukan Katak (Kopaska) menyelami gorong-gorong di Jalan Medan Merdeka Utara yang berada di sekitar Istana Merdeka, Jakarta Pusat.
Aksi pasukan katak dari Koarmabar Angkatan Laut itu dimulai pukul 08.30 WIB. Dengan dibantu oleh petugas dari Dinas Tata Air dan petugas Pelayanan Terpadu Prasarana dan Sarana Umum (PPSU), pasukan menyelam, dimulai dari aliran kali penghubung Jalan Abdul Muis.
Pasukan Katak TNI yang ahli menyelam dan kerap diperbantukan dalam mencari korban kecelakaan di dalam air ini sigap dan cekatan menelusuri gorong-gorong yang airnya hitam pekat dan berbau.
Komandan Detasemen IV Satuan Kopaska Koarmabar Kapten Laut Edy Tirtayasa mengatakan, 12 pasukan katak yang diturunkan ke dalam kali di sekitar Istana untuk memastikan keberadaan tumpukan bungkusan kulit kabel yang sebelumnya ditemukan di got raksasa atau gorong-gorong di sekitar Jalan MH Thamrin. [Kulit kabel ](/2450140 "")yang ditemukan tersebut dianggap menjadi salah satu biang kerok banjir di depan Istana Merdeka.
"Kami tidak tahu apakah ada kabel atau tidak, pastinya kami saat ini hanya melakukan pengecekan," ucap Edy di depan Istana Merdeka, Kamis 3 Maret 2016.
Pasukan katak TNI AL dilengkapi alat penerang menyusuri gorong-gorong di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (3/3). Pasukan katak ini dilibatkan menyusul temuan kulit kabel yang sebelumnya ditemukan di gorong-gorong. (Liputan6.com/Gempur M Surya)
Dia menyatakan, selain membawa perangkat selam lengkap, para penyelam dilengkapi dengan navigasi, penerang, serta kamera bawah air.
"Selain itu anggota kami juga melengkapi peralatan proteksi karena kita tidak tahu di bawah ini ada apa saja, apakah ada binatang yang membahayakan atau tidak. Karena ini kan sudah sangat lama," beber Edy.
Dari penelusuran yang dilakukan selama kurang lebih 1 jam, pasukan katak yang menyelam menyusuri aliran kali penghubung dari Jalan Abdul Muis menuju ke saluran gorong-gorong depan Istana Merdeka belum menemukan adanya benda-benda asing yang menghambat aliran air seperti tumpukan pembungkus kabel yang ditemukan di Jalan MH Thamrin beberapa hari lalu.
Anggota Pasukan Katak hanya membawa tumpukan karung yang berisi sedimen lumpur. Mereka pun kemudian mengangkat lumpur tersebut dengan dibantu belasan petugas dari Dinas Tata Air dan beberapa petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU).
Pasukan katak TNI AL mengamati gorong-gorong di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (3/3). Pasukan katak ini dilibatkan menyusul temuan kulit kabel yang sebelumnya ditemukan di gorong-gorong. (Liputan6.com/Gempur M Surya)
Tembok Lumpur
Aksi pembersihan gorong-gorong tersebut sempat terhambat lantaran adanya tumpukan sedimen lumpur sehingga menghalangi pasukan katak menyusuri jalur bawah tanah Ibu Kota.
"Setelah menyelam dari Kali penghubung Abdul Muis sampai depan Istana, saya naik. Karena ada sedimen lumpur yang sangat tebal yang tidak memungkinkan saya dan teman-teman untuk masuk," ucap seorang anggota Pasukan Katak di lokasi.
Menurut dia, ketinggian sedimen lumpur sudah sangat tebal. Dari tinggi gorong-gorong yang mencapai 1 meter, ketinggian lumpur sudah mencapai 80 cm.
Komandan Den IV Satuan Kopaska Koarmabar Kapten Laut Edy Tirtayasa mengatakan, keberadaan 'tembok' lumpur di sebagian gorong-gorong ini, menyebabkan tim Kopaska kesulitan menembus hulu drainase yang berada di depan Istana.
"Kesulitan banyak sekali, dari drainase-drainase ini ruangnya sangat sempit dan kecil. Sehingga tadi anggota kami kesulitan masuk menelusuri drainase tersebut. Sempit, karena terhalang oleh sedimen lumpur tadi," papar dia.
Lumpur yang ditemukan Pasukan Katak (Liputan6.com/ Luqman Rimadi)
Bahkan, kata Edy, ketebalan lumpur ada yang sampai menyumbat penuh gorong-gorong. Sehingga menyebabkan aliran air menuju hilir terhambat. Dia lalu meminta bantuan Dinas Pemadam Kebakaran untuk menghacurkan sedimen lumpur.
Kepala Sudin Damkar-PB Jakarta Pusat Idris mengerahkan 4 mobil pemadam kebakaran, untuk membantu Pasukan Katak membersihkan gorong-gorong di depan Istana.
"Ada 4 mobil penyemprot dan 1 mobil komando. Ini untuk membantu teman-teman Marinir yang melakukan pembersihan. Ternyata di dalam banyak lumpur enggak ada alat, minta bantuan alat," ujar Idris kepada Liputan6.com.
Edy menegaskan, pasukannya tidak menemukan adanya kulit kabel seperti yang ditemukan di gorong-gorong Jalan MH Thamrin atau depan Kementerian ESDM. Selama menelusuri gorong-gorong sekitar Istana, Kopaska hanya menemukan sedimen lumpur dan beberapa sampah plastik.
Petugas Dinas Tata Air dan petugas PPSU memasukkan lumpur ke dalam karung saat aksi pembersihan gorong-gorong di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (3/3). Aksi pembersihan ini menyusul temuan kulit kabel di gorong-gorong. (Liputan6.com/Gempur M Surya)
Kulit Kabel dalam Gorong-gorong
Sementara itu, Polda Metro Jaya mendalami laporan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok soal penemuan tumpukan kulit kabel listrik di gorong-gorong Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.
Kabel tersebut kemungkinan peninggalan proyek pembangunan dan dibiarkan tak terangkat karena biaya angkut sisa kabelnya lebih mahal dari harga kabel tersebut.
"Ada beberapa isu yang muncul. Bisa saja itu barang lama, dibangun, dipasang di jalur itu kemudian tidak dipakai lagi karena dibangun jalur baru," kata Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Kamis 3 Maret 2016.
"Nah jalur baru ini begitu dibangun, kenapa kabel itu tidak diangkat? Karena biaya angkatnya (dari gorong-gorong) lebih besar dibanding biaya kabel itu sendiri. Sehingga dibiarkan bisa saja," sambung dia.
Tito menduga, kabel listrik yang ditinggalkan begitu saja itu mengandung nilai ekonomis karena masih terdapat besi tembaga di dalamnya.
Hal tersebut membuat pihak-pihak yang diduga mengetahui hal itu diam-diam memotong kabel listrik tersebut sedikit demi sedikit untuk mengambil tembaga lalu meninggalkan kulitnya begitu saja.
Tumpukan bungkusan kabel yang menyumbat saluran air di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (29/2). Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan adanya dugaan sabotase banjir akibat limbah kulit kabel tersebut (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Anggotanya di Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) sudah meminta keterangan pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN) terkait penyelidikan ini. Namun sampai saat ini penyidik belum dapat menemukan siapa sosok empunya kabel listrik tersebut.
Guna menelusuri siapa di balik biang kerok, Kapolda Metro Jaya bergerak cepat dengan membentuk tim khusus. Beberapa lembaga diterjunkan mecari jejak si biang banjir.
"Kita sedang membentuk tim dari Ditkrimsus Polda Metro bersama dengan dari Sudin (Suku Dinas) Tata Air, PLN untuk melihat apakah ini (kulit kabel listrik di gorong-gorong) barang lama atau barang baru," ujar Tito Rabu 2 Maret 2016.
Penelusuran dilakukan dengan menggali keterangan dari pihak kontraktor. Pasalnya, 2009 dan 2014 terdapat pengerjaan proyek infrastruktur.
Wali Kota Jakarta Pusat Mangara Pardede membantah penyebab genangan di depan Istana Merdeka adalah karena kulit kabel yang menumpuk.
Sebab kulit kabel yang ditemukan di saluran yang ada di Jalan Medan Merdeka tidak berhubungan langsung dengan saluran di Istana Merdeka. Untuk saluran itu, penyebabnya berbeda lagi.
"Kalau yang di Istana itu penyebabnya ada penurunan layer penutup gorong-gorong. Jadi salurannya tertutup. Sekarang sudah diperbaiki," kata Mangara di Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu 2 Maret 2016.
Meski tidak terhubung langsung, setiap saluran memiliki koneksi dan perannya masing-masing. Sehingga bila satu saluran tersumbat, tentu akan berpengaruh pada saluran lainnya.
"Kalau ini tersumbat air naik, ini pasti ada hubungannya. Walaupun ini bukan saluran utama Istana. Makanya ini kita sebut sabotase," tutur Mangara.
Assalamualaikum wr..wb
Salam sejahtera buat kita semua.
Info rasionalisasi PNS semakin santer, setelah mengancam PNS lulusan SMA, SMP dan SD akhirnya kini kementerian PAN-RB menjelaskan besaran sasaran Rasionalisasi PNS.
JAKARTA--Sebanyak 1.391.233 PNS di pusat dan daerah menjadi sasaran pertama dalam rasionalisasi PNS. Pasalnya, mereka ini menduduki jabatan fungsional umum yang tidak jelas kinerjanya.
Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Setiawan Wangsaatmadja mengungkapkan, meski baru tahap pengkajiian, namun dilihat dari profil aparatur sipil negara (ASN) berdasarkan jabatan, sebagian besar PNS tersebar di bagian umum. Yang benar-benar jelas ukuran kinerjanya hanya sekira 3,2 juta orang.
"3,2 juta PNS itu terdiri dari 2,27 juta PNS berada di jabatan fungsional tertentu (guru, medis, paramedis). Sedangkan jabatan fungsional tertentu lainnya hanya 373.929 orang. Sisanya di jabatan pimpinan tinggi, administrator, pengawas, dan pelaksana," ungkap Setiawan, Minggu (28/2).
Ditambahkannya, pemerintah masih memikirkan cara untuk mengkatrol kemampuan PNS di jabatan fungsional umum (1,39 juta) agar bisa naik ke jabatan fungsional tertentu (profesional dan lainnya). Bila dalam peningkatan kompetensi itu, masih banyak PNS yang gagal, mau tidak mau masuk dalam gerbong rasionalisasi.
"Ini masih kajian-kajian saja. Pemerintah tetap memikirkan upaya peningkatan kompetensi terutama untuk PNS yang punya potensi maju," terangnya.
Data KemenPAN-RB menyebutkan, jumlah PNS pusat yang berada di jabatan fungsional umum sebanyak 554.319, daerah 920.308 sehinggal totalnya 1.391.233 orang atau 42,78 persen dari jumlah PNS seluruh Indonesia 4.517.136.
Rasionalisasi PNS apapun itu namanya semoga tidak merugikan berbagai pihak, jika ini merupakan jalan terbaik yang harus diambil pemerintah seharusnya disosialiasikan dengan benar
sumber: jpnn.com
Demikian info ini semoga bermanfaat bagi sobat berita PNS